Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo mengadakan rapat paripurna untuk membahas jawaban pemerintah terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD serta penyampaian rekomendasi DPRD terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bungo tahun 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, S.H., M.Kn, didampingi Wakil Ketua I, H. Pardinan, ini juga dihadiri oleh Bupati Bungo, H. Mashuri, S.P., M.E, serta anggota DPRD Bungo, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, asisten, kepala OPD, camat, lurah, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna DPRD Bungo pada Senin siang (28/04/2025).
Pemerintah Kabupaten Bungo Respon Pandangan Fraksi DPRD
Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo memberikan jawaban rinci atas pandangan yang disampaikan oleh berbagai fraksi terkait LKPJ Bupati Bungo tahun 2024. Pemerintah mengapresiasi saran dan masukan yang diberikan oleh seluruh fraksi, terutama mengenai pemerataan pembangunan, angka kemiskinan, tunggakan pembayaran, dan isu lainnya.
Pemerintah juga memberikan klarifikasi terkait pandangan fraksi NasDem mengenai penyelesaian masalah tunggakan pembayaran pekerjaan fisik tahun 2024 di Kabupaten Bungo. Pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan rencana pembayaran yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, yang tidak lepas dari dukungan anggota DPRD Bungo dalam mendukung program-program pemerintah.
Pemerintah Apresiasi Saran dan Rekomendasi DPRD
Pemerintah daerah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Bungo atas saran, pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa masukan tersebut akan menjadi perhatian serius dan bahan pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan.
“Meski menghadapi keterbatasan anggaran, kami berupaya memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD, mengingat kemampuan keuangan yang terbatas. Kami harus bijak dalam memilih prioritas pembangunan berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa salah satu langkah ke depan adalah mencari sumber pendapatan baru serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pemerintah daerah. “Meskipun kewenangan kita terbatas, seperti halnya dalam pajak daerah, kita akan terus berusaha untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” lanjutnya.
Penandatanganan LKPJ Bupati Bungo
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan LKPJ Bupati Bungo yang kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD Bungo.
